MEDIA ALLROUND 
Mojokerto. kompaspublik.com- Nampaknya Proyek Long Strorage (PLS) Kali Mati sebagai penampungan air baku yang nanti akan dikelola dan dimanfaatkan untuk air bersih itu, ada indikasi pengerjaannya terancam akan mandeg. Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mojokerto – Sidoarjo, diduga tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa (Pemdes) yang dilalui pengerjaan PLS itu, seperti Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar, Desa Leminggir dan Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, serta Desa Mergobener Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Sehingga membuat terjadinya protes warga desa setempat, terkait tidak adanya penggantian Tanah Kas Desa (TKD) yang dijadikan lahan obyek pengerjaan PLS tersebut.
Sementara perlu diketahui, bahwa didalam beberapa kali sosialisasi dihadiri, dan demo yang dilakukan warga desa Kwatu dan desa lainnya, mereka hanya menginginkan kejelasan, kapan ganti ruginya TKD diberikan kepada desanya, serta berapa juta, ganti rugi TKD diberikan kepada desanya, namun hasilnya semua mengambang, termasuk pemanfaatan limbah pasir yang diminta warga desa untuk dikelolanya juga mengambang. Sedangkan pengerjaan PLS Kali Mati terus dijalankan.
Terpisah, menurut pihak PT. Nindia Jaya (NJ) dan PT. Rudi Jaya (RJ) berinisial F dengan IG, pelaksana pengerjaan PLS Kali Mati, bahwa pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan atas pengerjaan PLS Kali Mati ini. “Jadi kalau masyarakat awam yang tidak mengetahui seluk beluknya Proyek Pemerintah menitik beratkan kesalahan kepada pihak PT. NJ dan RJ selaku pelaksana pengerjaan PLS Kali Mati, maka Saya anggap sebagai menelan pil pahit,” Ujar pihak PT. NJ dan RJ.
Selanjutnya, pihak pelaksana pengerjaan PLS Kali Mati juga sangat menyayangkan atas pemberitaan dimedia yang menerangkan, kalau didalam pelaksanaan pengerjaan PLS Kali Mati ini, tidak adanya sosialisasi. “Bahwa sosialisasi sudah dilaksankan baik sebelum dan semenjak terjadinya polemik, bahkan teman-teman wartawan selalu mengikuti dan memberitakan terkait sosialisasi kewarga. Tapi mengapa kok masih ada media yang memberItakan, kalau pelaksanaan pengerjaan PLS Kali Mati tanpa adanya sosialisasi.” Kata F, pihak penanggung jawab pengerjaan PLS Kali Mati tegas.
Sampai informasi ini diberitakan, masyarakat yang TKDnya dijadikan lahan obyek pengerjaan PLS Kali Mati sebagai penampungan air baku, tetap menginginkan keputusan yang jelas terkait penggantian TKD, bahkan masyarakat juga berjaji kalau semua itu terealisasi sangat mendukung penuh dengan adanya pembangunan PLS Kali Mati itu. (Twi).
Sumber : penarakyatnews.id
