MEDIA ALLROUND 
MOJOKERTO. Kompaspublik.com – Program hibah lampu penerangan jalan umum (LPJU) jalan Desa Kabupaten Mojokerto yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Cipta Karya ke setiap Desa mendapatkan protes keras dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan ketika pihak PLN ditemui oleh para pihak dari LSM, pihak PLN menegaskan, bahwa pihaknya tak pernah diajak ngomong dan tidak ada Mou dengan pihak Pemkab Mojokerto terkait adanya bantuan program hibah LPJU yang telah dipasang itu. Hal ini disampaikan langsung oleh Manager rayon PLN Mojokerto Adiek ( 50) ketika kedatangan tamu dari Forum komunikasi Mojokerto ( Forkim), Rabu ( 20/12/2017).Adiek mengaku terkait pemasangan lampu jalan pihak PLN tidak pernah Dilibatkan oleh pihak pemkab sama sekali, bahkan pihaknya tidak tahu apabila ada hibah lampu jalan yang harus dipasang disetiap Desa,” jelasnya.
” mestinya sebelum pemasangan lampu , PLN harus diberitahu, sehingga pihak kami bisa menambah voltase dan tidak terjadi OB ( over beban ) sehingga mengakibatkan seringnya terjadi mati lampu yang diakibatkan pengambilan strom tidak ada pemberitahuan ke pihak PLN, sebelum lampu menyala juga harus ada tahapan SLO ( standart layak operasional ),” ujarnya.
Ditambahkan Odiek, pihaknya juga sudah sering melakukan pemutusan terkait LPJU jalan desa baik itu yang dikerjakan Cipta karya maupun dikerjakan pihak Desa, pemutusan kami lakukan sebab ditemukan penyambungan illegal dan tidak memakai meterisasi, pemutusan akan terus kami lakukan apabila ditemui hal yang sama,” tandasnya.
Sementara Ketua Forkim H Sugiantoro SH, berjanji pihaknya bakal mengawal pihak PLN, apabila pihak PLN menemukan kembali penyambungan listrik yang illegal dan tak ada meterisasi, ini merugikan Negara dan juga masyarakat, akibat penyambungan PJU Desa tanpa diketahui PLN pasti akan terjadi OB, dan menyebabkan listrik sering padam,” tegasnya. ( sekilasmojokerto.com/twi)
