HOME // Kejadian // Pendidikan // Peristiwa

SMPN 1 Puri, Diduga Melakukan Penjualan Sepatu Siswa

 Pada: Sabtu, 6 Januari 2018
MOJOKERTO. kompaspublik.com- Sepertinya SMPN 1 Puri yang dikepalai Hariris ( Nama panggilan ) tidak punya rasa jera dengan pemberitaannya media online atau cetak dan laporan  LSM. Padahal terkait adanya dugaan perselingkuhan Hariris dengan seorang mahasisiwi barusan diberitakan oleh beberapa media, dan sempat ramai dibicarakan. Sekarang muncul permasalahan baru, yaitu terkait dugaan penjualan sepatu siswa baru yang diterima di SMPN 1 Puri beberapa bulan lalu. Hal ini, diduga pihak SMPN 1 Puri didalam melakukan penjualan sepatu siswanya dengan pemaksaan, sehingga semua siswa baru SMPN 1 Puri tahun ajaran 2017-2018 harus wajib membeli sepatu sekolah kepada pihak SMPN 1 Puri senilai Rp 115.000.

Sementara didalam keterangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Transparansi Rakyat ( DPP Lentera ), Dwi Puguh Setya Budhi Haryanto, S.H., mengecam keras adanya pungutan liar di SMPN 1 Puri yang berkedok jual beli sepatu sekolah.
“ Kita sudah melakukan riset dan penelitian ke semua SMPN yang ada di Kabupaten Mojokerto. Dan dari hasil penelitian kami, satu-satunya SMPN di Kabupaten Mojokerto yang mewajibkan membeli sepatu kepada siswanya, hanya SMPN 1 Puri. Kasihan orang tua siswanya itu, karena tidak semuanya mempunyai kemampuan daya beli yang sama.” Terangnya kepada media ini.

Sedangkan pada saat kami temui dikantornya Jalan Cenderawasih No. 14 Randugenengan Dlanggu Mojokerto, Senin (01/01/2018); pria muda yang akrab disapa Puguh Lentera ini menjelaskan, “bahwa kewajiban membeli sepatu untuk siswa baru, adalah tindakan yang tidak dibenarkan didunia pendidikan nasional, sehingga kebijakan yang dibuat Kepala SMPN 1 Puri, Hariris (Nama panggilan) itu, sarat muatan bisnis yang kental dengan unsur untuk memperkaya diri sendiri.” Jelasnya.

Masih Puguh,  “bahwa kebijakan Hariris tersebut, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010  tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan; Pasal 181 yang telah melarang keras adanya praktek penjualan barang di SMPN kepada siswa dengan bentuk dan cara apapun.” Ungkapnya.

Seharusnya, sambung Puguh, “Hariris selaku Kepala SMPN 1 Puri berpegang teguh dengan Permendikbud diatas tersebut, karena SMP 1 Puri itu, sekolahan pemerintah. Jadi kalau praktek pungutan liar masih meraja lela di SMPN 1 Puri perlu ditindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku. Pasalnya akan membuat masyarakat sebagai wali murid banyak yang tertekan, dan menyusahkan orang tua siswa.” Ucapnya

Lanjutnya Puguh, “Hariris beserta pihak yang terlibat penjualan sepatu ini, dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP, pasal 480 KUHP, pasal 55 KUHP dan pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor serta PP 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawa negeri. Bahkan didalam hal ini, Pemerintah tidak main-main untuk menindak tegas pegawai negeri yang melakukan pungutan liar. Seperti yang ada didalam pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor menyebutkan bahwa pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri bisa di pidana hukuman penjara minimal empat tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000. “ Tegasnya.

Menurut Puguh, “Sepertinya, hasil dari penjualan sepatu tersebut, keuntungannya luar biasa.  Karena didalam penelitiannya pada beberapa pengrajin sepatu yang ada di Mojokerto, sepatu itu dipasaran harganya berkisar antara Rp 65.000 sampai dari Rp 70.000 /sepasang sepatu. Sehingga margin keuntungan dapat dihitung dengan mengalikan jumlah siswa yang diterima di SMPN 1 Puri pada tahun ajaran 2017-2018. Sedangkan jumlah siswa yang diterima di SMPN 1 Puri sekitar 256 siswa.” Bebernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terkait kebijakan Hariris mewajibkan siswanya membeli sepatu ternyata ketua komite SMPN 1 Puri yang bernama Sarmudi, S.Pd. beralibi tidak pernah diberitahu. Padahal  menurut peraturan yang ada, komite dan kepala sekolah saling bermusyawarah sebelum mengambil keputusan yang signifikan terkait kebijakan yang ada di sekolah.
“ Terkait ada berita tentang kewajiban siswa baru membeli sepatu saat diterima di SMPN 1 Puri tahun ajaran 2017-2018, saya tidak tahu menahu mas. Saya tidak pernah diajak diskusi oleh kepala sekolah, “ Jawabnya Ketua Komite SMPN 1 Puri, Sarmudi, S.Pd. saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu. (globalrealita.com/twi)

Baca Juga :  Idul Adha 1444 H/2023 M, Kemenag Sidoarjo Salurkan Daging Qurban di Desa Sidoklumpuk dan Bluru

Sudah dibaca : 445 Kali
 


Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.