MEDIA ALLROUND  |
| Ft; Truk Pengangkut bahan bantuan hibah untuk Nelayan Kab. Trenggalek dan Pacitan yang dikelola DPK Prop Jatim |
SURABAYA. kompaspublik.com- Dugaan Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Propinsi Jawa Timur (Prop Jatim) melakukan Mark-Up harga barang proyek hibah peralatan pasca panen untuk nelayan di Kabupaten Trenggalek, dan Pacitan Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2017 secara besar-besaran yang berpontensi akan merugikan keuangan negara milyaran rupiah, kini mulai disoroti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK).
Sementara dari penelusuran LSM ARAK, “Bahwa proyek hibah untuk nelayan tersebut, dibiayai oleh APBD Prop Jatim TA 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 7.077.236.000. Dan anggaran itu, sepertinya dipergunakan untuk pembelian barang berupa 8.595 buah trolly merek Craemer, dan 60 buah trolly mereknya tidak jelas. Tapi proyek ini, nampaknya dibagi 2 paket, keduanya dimenangkan oleh CV Pertera Jaya (PJ), dengan nilai kontrak Rp 7.005.872.000 yang sudah mendekati HPS.
“Bahwa munculnya dugaan korupsi terhadap proyek hibah untuk nelayan itu, karena terjadi penggelembungan harga nilai satuan Trolly, dan harga Trolly. Hal itu terbukti adanya harga satuan Trolly merek Craemer adalah Rp 650 ribu – Rp 700 ribu (Harga tersebut Trolly tidak ada tutup). Jadi, harga satuan proyek hibah untuk nelayan itu, ada dugaan kuat lebih tinggi dari harga pasaran.” Ungkapnya Safri, Koordinator LSM ARAK.
Masih penjelasan Safri, “Sepertinya harga satuan Trolly merek Craemer itu sebesar Rp 300 ribu – Rp 350 ribu. Hal itu adanya informasi dari pengusaha impotir udang, dan pengurus KUB nelayan yang ada di Cilacap Jawa tengah. Sebab mereka banyak mengunakan Trolly produk impor dari luar. Dan mereka menyebutkan kalau harga kontrak antara DPK Propinsi Jawa Timur dengan CV PJ, untuk satu Trolly merek Craemer diduga dihargai Rp 650 ribu – Rp 700 ribu itu kemahalan.” Jelasnya.
Sambung keterangan Safri, “Nampaknya Trolly merek Craemer, adalah produk Jerman, yang berkualitas bagus, nyaris tiada lawan. Tapi dari hasil koordinasi dengan beberapa orang pengusaha importer udang dan pengurus Kelompok usaha bersama (KUB) Nelayan, yang ada di Cilacap, Jawa Tengah menyebutkan, “Bahwa harga Trolly merek Craemer, harganya hanya dikisaran harga antara Rp 300 ribu – Rp 350 ribu, Apalagi jumlah Trolly yang dibeli mencapai 8.595 buah, itu jumlah yang sangat banyak sehingga harganya bisa lebih murah. Jadi untuk pembelian 60 buah trolly, diduga terjadi mark-up harga, karena dari pengakuan para pengurus KUB yang ada di Kabupaten Trenggalek. Mereka ada yang sangup membuat Trolly dengan harga Rp 4,5 juta – Rp 5 juta, dengan kualitas yang sama dengan Trolly bantuan DPK Prop Jatim. Bahkan kualitasnya bisa diatas Trolly bantuan DPK Prop Jatim.” Terangnya
Lanjut Safri mengatakan, “Oleh sebab itulah kami menduga adanya praktek Mark-up pada pembelian 8.595 buah Trolly, dan 60 buah Trolly tersebut. Kami curiga ada praktek persekongkolan antara DPK Prop Jatim dengan pihak CV. PJ untuk melakukan pengelembungan harga satuan barang.
“Memang sekarang sedang menjadi tren yang diungkap oleh KPK, korupsi dengan modus pengelembungan harga kontrak, yang dilakukan dengan berkolusi diantara pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang. Dengan cara berkolusi mengelembungkan harga barang. Nah mungkin ini yang terjadi pada proyek bantuan hibah DPK Prop Jatim ini. Jadi dengan adanya kasus itu, maka kami berharap kepada aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan pengusutan kasus tersebut.” Pintahnya
Terpisah, kata Suhendra, pengusaha importer udang asal Cilacap. “Dulu saya pernah pakai Trolly merek Craemer, itu buatan Jerman, kualitas tiada tandingnya, memang kualitasnya bagus, dan harganya mahal. Tapi kalau DPK Prop Jatim mengangarkan mencapai Rp 700 ribu, per Trolly, itu jelas kemahalan.” Katanya.
Masih Suhendra, “Memang bukan rahasia umum lagi, kalau harga belanja pengadaan barang pemerintah itu selalu mahal dari harga pasaran. Tapi jika harga satuan Trolly merek Craemer harga kontraknya mencapai Rp 700 per buah, itu jelas-jelas tidak wajar. Meskipun harga Rp 700 ribu perbuah, tersebut termasuk, biaya pengiriman barang sampai kelokasi, biaya overhead secara wajar, laba wajar, dan PPN. Itu tetap kemahalan.” Terangnya.
Tambah Suhendra, “Trolly merek Craemer, jenis yang dibeli DPK Prop Jatim tersebut itu sebetulnya ada tutupnya. Lah kalau DPK Prop Jatim beli tanpa penutup, tentunya harganya lebih murah.” Paparnya.
Sementara itu menurut HR, salah seorang pengurus KUB nelayan Trenggalek, “informasi yang saya dapatkan, bahwa trolly bantuan DPK Prop Jatim tersebut, untuk per- buah Trolly diangarkan Rp 15 juta lebih. Dan sepertinya harga tersebut kemahalan. “Kalau DPK Propinsi Jawa Timur, mau saya bisa buat sendiri Trolly dengan kualitas yang sama dengan Trolly bantuan DPK Propinsi Jawa Timur, bahkan bisa kualitas diatasnya Trolly bantuan, cukup dengan anggaran Rp 4 juta – Rp 5 Juta. Jadi kalau DPK Prop Jatim menganggarkan Rp 15 juta lebih untuk satu buah trolly itu kebangetan mahalnya dan terlalu mahal.” Bebernya..
Sampai informasi terkait dugaan mark-up harga bantuan hibah untuk nelayan Kabupaten Trenggalek dan Pacitan Prop Jatim diberitakan, Kepala DPK Prop Jatim, Drs. Heru Cahyono, belum bisa dimintai konfirmasi. (Twi)
Narasumber: nusantaraposonline.com
