HOME // Hukum // Nasional // Pendidikan

SMPN 47 Disinyalir Marak Pungli

 Pada: Kamis, 18 Januari 2018
SURABAYA. kompaspublik.com-  Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 47 Surabaya disinyalir marak Pungutan Liar (Pungli) terhadap Wali Muridnya. Hal itu terbukti dengan adanya informasi yang disampaikan oleh Wali Murid SMPN 47 Surabaya berinial SS kepada Media ini  memaparkan, “bahwa pada waktu penerimaan rapot kelas 8 naik kelas 9, oknum guru SMPN 47 Surabaya diduga telah mengadakan biaya pungutan untuk pembelian Kostum Tari Remo dan  atribut sekolah, seperti; Dasi, Bed, Topi, Kaos kaki sebesar ± Rp. 250.000.” Paparnya SS pada Media ini. Kamis, 18 Jan 2018.

Selain itu, masih SS, “oknum guru SMPN 47 Surabaya ada indikasi menyuruh muridnya yang  menjadi bendahara kelas melakukan pungutan untuk biaya pembelian 1 set kunci pintu sebesar ± Rp. 17.000 permurid. Bahkan  oknum guru itupun, ada dugaan menyuruh muridnya itu, untuk meminta uang kas kepada teman-temanya perminggu sebesar ± Rp. 2000 untuk biaya operasional kegiatan mengajar.” Bebernya SS.

Dan ngerinya lagi, sambung SS, “Dulu oknum Komite sekolah dan oknum guru SMPN 47 Surabaya berencana akan mengadakan program  les belajar untuk persiapan menghadapi ujian tanpa biaya. Tapi anehnya, program tersebut diganti dengan program Hypno terapi sebagai tambahan pembelajaran dalam persiapan menghadapi UNAS dengan biaya sebesar ± Rp. 300.000 s/d Rp. 400.000. Lalu tiba-tiba tanpa petir dan bledeg, program Hypno trapi itu diganti dengan program Bimbel Primagama dengan biaya sebesar ± Rp. 450.000, dan ditambah biaya program perpisahan murid sebesar ± Rp. 250.000. Sehingga perlu dipersoalkan.” Pintanya SS.     
   
Sepertinya, tambah SS, “dugaan pungutan SMPN 47 Surabaya melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar, Pasal 9 ayat (1) menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Karena didalam Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan  larangan dilakukannya pungutan jenis apapun disekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).” Paparnya Wali Murid.

Sedangkan dari hasil konfirmasi yang telah didapat Media ini melalui telpon seluler Kepala SMPN 47 Surabaya, Lulus (nama panggilan) pada hari ini. Kamis, 18 Januari 2018 menjelaskan, “bahwa pungutan itu, urusan Komite Sekolah, dan Saya selaku Kepala Sekolah tidak ikut campur terkait adanya biaya pungutan program Bimbingan Belajar (Bimbel) dan perpisahan murid-murid tersebut. Jadi, Saya hanya terserah, kalau Komite Sekolah dan Wali Murid mau adakan biaya pungutan program Bimbel dan perpisahan ya… silakan ?, kalau tidak ya… terserah ?. Semua itu terserah Komite Sekolah dan Wali Murid.” Jawabnya Lulus saat telpon media ini.

“Masih Lulus, “Tapi kalau soal Musyawarah, tentunya Komite Sekolah sudah mengadakan Musyawarah dengan Wali Murid terkait adanya pungutan biaya program Bimbel dan perpisahan itu. Karena ketika akan diadakan Musyawarah, Sayalah (Kepala SMPN 47 Surabaya. Red) yang memberikan fasilitas Musyawarah itu. Bahkan Sayalah yang mengantar dan membuka Musyawarah Komite Sekolah dengan Wali Murid tersebut, dan selanjutnya Musyawarah Saya tinggal keluar. Jadi Saya mengetahuinya adanya biaya pungutan program Bimbel dan perpisahan murid yang diadakan Komite Sekolah itu.”Ulasnya Lulus.
Sambung Lulus, “Sepertinya besaran nominal biaya pungutan program Bimbel dan perpisahan Murid SMPN 47 Surabaya ± sebesar Rp. 200.000. Dan bagi Wali Murid yang tidak mau ikut program Bimbel dan perpisahan itu, ya… tidak apa-apa ?, tapi kalau mau ikut, ya… silahkan ?, sebab tidak ada paksaan.” Tuturnya Lulus. (TWI/EN).
Baca Juga :  Peredaran 13,4 Kg Sabu Digagalkan Satresnarkoba Polrestabes Surabaya

Sudah dibaca : 327 Kali
 


Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.