Mojokerto. kompaspublik.com- Acara Dialog Walikota Mojokerto Bersama Insan Pers yang diselenggarakan oleh Humas Pemkot Mojokerto pada hari Kamis 11-12 April 2018 di Hotel Ayana Trawas Mojokerto dengan tema Bersama Insan Pers Yang Independen Kita Wujudkan Pilkada Serentak Tahun. 2018 Yang Aman Dan Kondusif terlihat diterima secara antusias oleh Insan Pers yang hadir didalam acara dialog tersebut. Sehingga pada menginjak akhir acara dialog itu, Insan Pers Mojokerto bersepakat untuk melaksanakan Pilkada dengan aman dan kondusif.
Kemudian acara dialog tersebut, menghadirkan dua (2) orang nara sumber dari koran Radar Mojokerto (Mas Andung), dan Pak Arif dari Humas Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Pemprop Jatim), beserta dihadirI Walikota, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot), dan Insan Pers dari media cetak, elektronik, online , medsos yang semua sekitar100 orang.
Nampaknya acara dialog Walikota Mojokerto bersama Insan Person kali ini ada yang menarik, karena hal-hal yang telah disampaikan oleh Walikota, Drs. KH. Mas’ud Yunus sangat vulgar.
“Bahwa yang pertama: Pilkada atau Pilwali Kota Mojokerto harus berjalan dengan sukses, aman dan kondusif. Sehingga diperlukan partisipasi aktif dari semua pihak khususnya Insan Pers. Lalu yang kedua: Pilwali harus bersih dan bermartabat. Dan Ketiga: Masyarakat harus diberikan pembelajaran tentang pentingnya memilih pemimpin,” Kata KH. Mas’ud Yunus pada saat memberikan sambutan didepan Insan Pers Mojokerto.
Lalu yang ke empat, masih KH. Mas’ud Yunus, “Pilih pemimpin yang baik dan bebas dari money politik. Karena politik uang atau money politik yang menyebabkan rusaknya atau rendahnya kwalitas Pilkada,” Ucapnya.
Jadi, sambung KH. Mas’ud Yunus menerangkan, “bilamana yang terpilih menjadi Walikota orang yang salah dan tidak kapabel, atau terpilih hanya karena bagi-bagi uang saja atau main money politik, maka menyebabkan pilwali biaya kosnya akan tinggi. Akibatnya kalau sudah jadi Walikota, sukanya ngentit atau nyolong alias korupsi untuk mengembalikan uang biaya pilwali yang dikeluarkannya,” Terangnya.
Hal ini, lanjut KH. Mas’ud Yunus menambahkan, “Banyak sekali Kepala Daerah yang doyan ngentit hanya caranya saja yang berbeda-berbeda,” Tambahnya.
Selain itu, didalam acara dialog juga banyak dibicarakan kenetralan PNS atau ASN, yang semua sepakat menolak dan melawan adanya politik uang. Bahkan WaliKota juga menjelaskan, bahwa dirinya tidak pernah memihak kepada siapapun, alias netral dalam pilwali.
Sementara didalam acara dialog tersebut, ada salah satu Insan Pers dari koran Mojopahit Pos bernama Machrodji Machfud menyarankan, Untuk menciptakan Pilkada yang aman dan kondusif, maka tidak perlu basa basi. Sehingga sasarannya jelas dan terang. Sebab selama ada money politik dalam pilkada, maka riskan terjadi gangguan keamanan dan situasi gaduh atau cheos. Jadi untuk menghindari money politik, tentunya harus jelas hukumannya. Sehingga yang melakukan money politik harus dipidanakan dan didiskwalifikasi pencalonannya. Untuk itu, aparat penegak hukum dan Panwas harus tegas, jujur dan berani menindak calon Pilkada yang benar-benar telah diketahui melakukan money politik,” Saran Machrodji tegas. (Tawi).