HOME // Pemerintahan // Peristiwa

Pemprov Jatim Terima Penghargaan dari Kemendagri

 Pada: Kamis, 7 November 2019

Surabaya, Media Online kompaspublik.com-Lima pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kelima Pemprov itu dianggap memiliki tingkat pengawasan terbaik.

Kemendagri mengumpulkan aparat pemerintah daerah dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) 2019. Mereka dibina agar menguatkan pengawasan internal untuk mencegah korupsi.

Acara digelar di Sunan Hotel Solo. Rakor diikuti Sekjen Kemendagri, Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wali Kota, Inspektur Jenderal Kementerian dan Lembaga, Inspektur Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala BPKAD Provinsi, dan Sekretaris Inspektorat.

Dalam rakor tersebut, lima pemerintah provinsi mendapatkan penghargaan dari Kemendagri, yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima Pemprov itu dianggap memiliki tingkat pengawasan terbaik.

Pemprov Jatim kembali meraih penghargaan bidang pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Penghargaan ini diberikan karena Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sukses melakukan pengawasan penyelenggara daerah.

Inspektur Provinsi Jatim Dr Helmy Perdana Putra MSi mengatakan, pemberian penghargaan tersebut telah diberikan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggara Daerah Secara Nasional Tahun 2019, di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9).

“Penghargaan ini merupakan kerja bersama untuk Pemprov Jatim khusunya di Inspektorat. Penghargaan ini merupakan motivasi kita untuk berupaya bekerja lebih baik lagi,” ujar Helmy, saat dikonfirmasi, Kamis (26/9).

Menurut Helmy, perolehan penghargaan dari Kemendagri ini merupakan penilaian dibidang pengawasan dengan delapan kriteria penilaian. Yakni; penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Itjen dan BPK, kapabilitas APIP, maruritas SPIP, proporsi anggaran pengawasan, penyesuaian PKP dengan JAKWAS, kesesuaian RPT dengan PKPT, inovasi pengawasan, hasil MCP KPK area penguatan APIP dan jumlah SDM APIP.

Baca Juga :  Pemkot Surabaya Tertibkan Toko Swalayan yang Sewakan Lahan Parkir untuk UMKM

Dari delapan kriteria itu, kata Helmy, inovasi pengawasan yang merupakan upaya Inspektorat untuk berpartisipasi dalam membina dalam pengelolaan dana desa, agar sesuai aturan dan akuntabel dengan bekerjasama dengan kabupaten/kota. Agar mengurangi kesalahan-kesalahan dalam pertanggungjawaban dana desa dengan inovasi Kadeslawas, yaitu Kawal Dana Desa dengan Pengawasan.

“Inovasi ini Kades Lawas ini merupakan upaya Pemprov Jatim untuk membina para aparat desa dalam mengelola dana desa agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” ungkapnya.

Helmy mengatakan, Inspektorat Jatim juga berkomitmen kepada seluruh pegawai untuk tidak melakukan praktik-praktik jual beli temuan dengan penilaian ISO 37001 2016 anti penyuapan merupakan upaya yang telah mendapatkan aspirasi oleh KPK, bahkan Inspektorat Jatim merupakan terobosan terbaru dan satu-satunya di Indonesia.

Menurut dia, Inspektorat Provinsi Jatim telah melakukan pengawas selama ini berdasarkan PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan), dan juga melakukan inovasi chocingclinic kepada OPD dalam melaksanakan program kegiatan. Ke depan terkait tantangan Inspektorat, harus berbenah diri terutama peningkatan pengetahuan pada SDM dan dibekali dengan metode periksaan yg lebih baik. [an]


Sudah dibaca : 69 Kali
 


Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.