MEDIA ALLROUND 
Mensos, Tri Rismaharini datangi KPK soal data ganda penerima bansos
Jakarta, Media Online Kompaspublik.com-Menteri Sosial Tri Rismaharini mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (30/4).
Berdasarkan pantauan Kompaspublik.com, Risma tiba di KPK pukul 12.45 WIB melapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos) yang telah dinonaktifkan.
Diketahui, Risma menyambangi Gedung KPK terkait perkembangan perbaikan data penerima bansos yang saat ini sedang dilakukan oleh Kemensos sesuai rekomendasi berdasarkan kajian KPK.
“Jadi, kami melaporkan karena memang untuk data itu sudah masuk di dalam Stranas KPK yang harus kami tindaklanjuti juga ada temuan dari BPKP maupun BPK tentang data saat itu. Kemudian setelah saya menjadi menteri, saya berkonsentrasi untuk bagaimana perbaikan data bisa sesegera mungkin karena ini menyangkut kepada keakuratan terutama pendistribusian dari bantuan sosial,” kata Risma saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta.
Laporan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan progres pemutakhiran data penerima bantuan dari Kementerian Sosial.
“Sesuai janji saya, April, kami bisa menyelesaikan perbaikan datanya dan hasilnya adalah kemarin sudah saya sampaikan 21,156 juta atau 21,158 juta data (penerima bansos, red) itu ganda dan sudah kami tidurkan,” ucap Risma dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Ia mengatakan dari usulan daerah tersebut ada 5 juta warga yang diusulkan menerima bantuan.
“Namun ada beberapa daerah yaitu Papua, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan ada beberapa daerah, ada enam itu kita tidak bisa letterlijk (tetap) sekali dengan data kependudukan karena kondisi situasional,” katanya.
“Kita terus menerus-menerus menyempurnakan data termasuk dari suku-suku dalam hutan,” lanjut eks Wali Kota Surabaya itu.
Lebih lanjut, dia mengatakan, pemutakhiran data penerima bantuan sosial memang penting sebab masuk ke dalam Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi KPK.
“Sehingga konsen kami untuk segera memperbaiki data karena (hal ini, red) menyangkut pada keakuratan terutama pendistribusian bansos,” katanya.
Menanggapi Risma, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan data ini berpengaruh pada akurasi penyaluran bantuan.
Ia menegaskan, komisi antikorupsi selama ini selalu mendorong agar data masyarakat tidak mampu harus disatukan. Bahwa selain DTKS, ada berbagai data di Kemensos seperti data Program Keluarga Harapan (PKH) dan data raskin.
“Jangan sampai ada data selain DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk penyaluran bansos,” kata Alex.
“Nah itu dipegang oleh masing-masing ditjen, kami minta agar itu disatukan karena itu tadi ini orangnya bisa saja sama di tiga data itu. Jangan sampai bantuan itu menjadi tumpang tindih dan tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda, penerima ganda. Syukur-syukur kalau sampai kepada yang benar menerima tetapi kalau data yang satu disalahgunakan, itu kan yang menjadi potensi terjadinya kecurangan,” ujar Alex.
Diketahui bahwa selama ini, ada berbagai data di Kementerian Sosial seperti data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan penyaluran bansos lainnya
“Jangan sampai ada data selain DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk penyaluran bansos,” kata Alex.
Harusnya, kata Alex, data ini disatukan jangan terpisah.
“Karena orangnya bisa saja sama di tiga data itu. Jangan sampai bantuan tumpang tindih karena tidak tertutup kemungkinan kalau ada data ganda, penerimanya juga ganda,” kata Alex.
“Syukur-syukur kalau sampai pada yang memang menerima. Tapi kan ada, data ganda yang satu kemudian disalahgunakan. Itu yang jadi potensi dan akan kita tertibkan DTKS sehingga datanya akurat dan penyalurannya juga,” imbuhnya.
Ia pun mengharapkan nantinya DTKS untuk penyaluran bansos dapat lebih akurat mengurangi terjadinya penyimpangan.
“Kami akan tertibkan DTKS ini sehingga ke depan itu betul-betul datanya lebih akurat dan penyaluran bantuan sosial juga lebih akurat. Apalagi kalau nanti sudah tersistem terkait dengan bantuan yang bersifat tunai itu langsung ditransfer sehingga sangat mengurangi terjadinya penyimpangan atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial,” kata Alex.(ant/iss/an)
