HOME // Peristiwa

Batal Audensi dengan Bupati, Barracuda akan Surati KPK.

 Pada: Kamis, 6 April 2023

Ketua Lembaga Kajian Hukum (LKH) Barracuda Indonesia, Hadi Purwanto saat memberikan penjelasan kepada wartawan

Mojokerto, Media Online Kompaspublik.com – Guna menciptakan kekompakan dan kerukunan di Grup Hadi n Backbone yang di pelopori oleh Hadi Purwanto S.T, S.H, yang juga Ketua Lembaga Kajian Hukum (LKH) Barracuda Indonesia menggelar pertemuan yang dikemas dalam buka bersama di kantor Barracuda Jln Banjarsari No.59 RT.001/RW.001, desa Kedunglengkong, kecamatan Dlanggu, Mojokerto pada hari Rabu (05/04/2023)

Tak kurang sekitar 60 anggota grup Hadi n Backbone yang rata-rata berprofesi sebagai jurnalis tersebut tampak antusias menghadiri undangan dari Ketua LKH Barracuda yang dikirim via grup what app.

Selain mengelar buka bersama, dalam kesempatan itu Ketua LKH Barracuda Hadi Purwanto S.T, S.H menyampaikan hal terkait adanya pembatalan rencana Audensi LKH Barracuda dengan bupati Mojokerto dr Hj Ikfina Fahmawati M.Si yang dijadwalkan pada hari Kamis (06/04/2023).

Ketua Lembaga Kajian Hukum (LKH) Barracuda, merasa kecewa atas pembatalan audiensi dengan Bupati Mojokerto.

“Kalau masalah kecewa saya yang paling kecewa dengan batalnya audensi ini, namun kita ambil hikmahnya saja, yang jelas para maling dana BOS ketakutan dengan aksi Barracuda, disamping itu Barracuka banyak mendapatkan ucapan terima kasih dari para Kepala Sekolah SD maupun SMP,” kata Hadi Purwanto SH.

Tak lama setelah surat dari Barracuda viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto mengembalikan password para Kepala Sekolah, yang telah digunakan untuk mereset akun email mereka, hal ini disinyalir dana BOS akan diselewengkan, dan peristiwa ini terjadi setelah Ludfi Ariyono dilantik (21/3/23), tegasnya.

Perlu diketahui bahwa audensi Barracuda telah terjadwal terlebih dahulu dan terindikasi sengaja dibatalkan karena akan digelar unjuk rasa dengan jadwal dan tempat yang sama.

Baca Juga :  Terkait Dugaan SKG Dipalsukan, LSM Makim Akan Adukan SK Ke Polisi

“Audensi Barracuda belum terjadi, Ludfi Ariyono, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, sudah ketakutan duluan, terbukti akan membenturkan Barracuda dengan Pemuda Pancasila, ” ungkap Hadi.

Demi menjaga hubungan baik antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan LKH Barracuda Indonesia serta memberikan kesempatan kepada organisasi Pemuda Pancasila untuk menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Mojokerto yang kegiatan waktunya bersamaan.

“Maka kami mengeluarkan surat terbuka dengan Nomor : 253/BRI/HKM/lV/2023, tertanggal 4 April 2023 ditujukan pada Bupati Mojokerto tembusan aparat Kepolisian yang isinya pembatalan, pelaksanaan audensi dengan Bupati Mojokerto terkait persoalan reset akun atau email yang berkaitan belanja dana BOS, “ ujar Ketua LKH Barracuda Indonesia Hadi Purwanto saat Bukber dengan sejumlah wartawan.

“Kami tidak takut, kami hanya takut pada Allah swt, dengan sengaja kami membatalkan audensi Barracuda ini, kami hanya menghormati saran pihak Kepolisian dan Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto saja, biar tidak terjadi keributan,” tambah Hadi.

Menurut penuturannya, selain menjaga hubungan baik, alasan pembatalan audensi, pihaknya menghindari terjadinya potensi Konflik Sosial yang besar kemungkinan terjadi karena ulah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja ingin memprovokasi, menyebarkan permusuhan dan ujaran kebencian dengan membenturkan organisasi Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto dan Barracuda Indonesia.

Tidak berhenti disitu (masalah pendidikan, red), Barracuda juga akan tetap fokus terhadap masalah pembangunan Gedung DPRD yang diduga gagal kontruksi.

“Masalah ini akan kami laporkan secara hukum, secepatnya kami akan berkirim surat ke KPK,” terang Hadi.

Hadi berharap Bupati Mojokerto harus memberikan teguran atau sanksi kepada Ludfi Ariyono, kalau perlu dicopot dari jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, karena perbuatannya mereset akun email para Kepala Sekolah SD dan SMP itu sungguh tidak pantas dan memalukan serta disinyalir sarat dengan ranah korupsi.

Baca Juga :  Direskrimum Polda Jatim Tembak Mati Pelaku Curanmor

“Karena Kepala Sekolah tidak bisa login dan harus mendatangi kantor Dispendik Kabupaten Mojokerto untuk membelanjakan kebutuhan Sekolah,“ paparnya.(an).


Sudah dibaca : 51 Kali
 


Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.