HOME // Daerah // Pemerintahan

ASKAB Rencana Satu Suara, Tolak Kenaikan PBB

 Pada: Rabu, 31 Januari 2018
Foto: Ketua ASKAB ( Tarmidi ) dengan Kantor Pemkab Banyuwangi
BANYUWANGI. kompaspublik.com- Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, akan menaikkan Pajak Bumi Bangunan ( PBB ). Mengundang reaksi Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi ( ASKAB ) yang dipendekani oleh Agus Tarmidi.  Selasa 30 / 1 / 2018.
ASKAB yang beranggotakan 189 Kepala Desa se Kabupaten Banyuwangi itu, ngobrol – ngobrol serius di Aula Rumah Makan Daipong Dadapan Kedayunan Banyuwangi. Dan sepertinya para Kades yang berjumlah kurang lebih 189 itu, tidak main – main dalam menyikapi kebijakan Pemkab Banyuwangi atas rencananya untuk menaikkan Pajak Bumi Bangunan ( PBB ). Sedangkan didalam ruangan rapat, mereka satu suara untuk menolak kebijakan Pemkab Banyuwangi yang berkeinginan menaikkan PBB. 
Agus Tarmidi sebagai Ketua Askab, ketika dikonfirmasi Media ini, urainya panjang lebar, “Rencana Pemkab menaikkan PBB tersebut, dalam rangka memenuhi target Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Terkadang memang harus dilakukan langkah – langkah salah satunya dengan menaikkan PBB. Mungkin itu, sala satu pilihan Pemerintah Daerah. Tapi menurut saya, masih banyak peluang atau cara lain untuk yang tidak devisit lo ya…. Dan PAD bisa naik, karena sumber PAD tidak hanya sekedar dari PBB. Memang yang paling mudah nambahi PAD ya dari sektor pajak/ PBB saja. Maksudnya masih banyak peluang untuk Pemerintah Daerah menaikkan PAD ataupun memenuhi target yang sekarang ini belum tercapai , ” Urai Agus Tarmidi..
Ditanya tentang solusi atau contoh yang lain Pemerintah Daerah selain menaikkan pajak / PBB, untuk bisa memenuhi target PAD dan terjadi devisit. Dengan tanpa ragu, Agus Tarmidi menjelaskan,
” Langkahnya..yaitu…memangkas kegiatan – kegiatan yang tidak produktif, memangkas kegiatan – kegiatan yang menyedot anggaran terlalu banyak, kita harus ada evisiensi. Oleh karena itu, dengan pertimbangan situasi ekonomi masyarakat sekarang ini, dan bulannya belum masa panen, ekonominya juga susah, dan ini tahun – tahun politik sangat tinggi resistensinya, saya..yaaa..tidak setuju dengan kebijakan Pemerintah tahun ini, atas rencana dinaikkan PBB. ”Tegasnya. (Twi).
Nara Sumber: beritaoposisi.co.id

Baca Juga :  Empat Hari Operasi Prokes di Jatim, Total Denda Pelanggar Capai Rp133 Juta

Sudah dibaca : 70 Kali
 


Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.