Walikota Surabaya, Eri Cahyadi
Surabaya, Media Online Kompaspublik.com-Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya meminta Lurah dan Camat segera mendata warganya yang memiliki pendapatan di bawah Upah Minimun Kota (UMK) Surabaya, dalam waktu dua minggu.
Tujuan pendataan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini, kata Eri, untuk membantu siapa saja yang pendapatannya di bawah UMK agar dapat memanfaatkan apapun aset Pemkot untuk dikelola warga. Eri berjanji akan memaksimalkan semua aset Pemkot Surabaya untuk perputaran ekonomi warganya.
Pemerintah Kota Surabaya ingin memastikan penghasilan warganya sesuai standar. Per orang minimal berpenghasilan UMK dan apabila ditotal, per keluarga mencapai Rp 7 juta.
“Kami berharap semua warga Surabaya pendapatan minimal UMK. Kalau bisa, tidak UMK saja, tapi kami target 7 juta (per keluarga),” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu (13/3/2021).
Menindaklanjuti target tersebut, Cak Eri telah menginstruksikan Dinas Sosial untuk mendata penghasilan warga di Surabaya. Dinsos bisa bekerja sama dengan para camat, lurah hingga RW dan RT. Pekan depan pendataan ditargetkan selesai.
Eri juga mengingatkan para Lurah dan Camat, saat ini waktunya untuk bekerja dengan hati bukan sekedar cari nama.
“Kami benar-benar butuh kerjasama para Lurah dan Camat, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) karena mereka yang tahu situasi warganya, tolong segera didata, maka Pemkot akan memfasilitasi mereka untuk memanfaatkan lahan untuk pertanian, atau budidaya perikanan,” kata Eri yang memberi tenggang waktu dua minggu.
“Setelah didata, diketahui orang ini pendapatannya sekian. Ada yang belum bekerja, bapaknya atau anaknya,” kata Eri.
Sehingga, Pemkot Surabaya nantinya bisa memetakan jumlah penghasilan warganya. Selanjutnya, menentukan tindaklanjutnya.
“Misalnya, ada yang berpenghasilan Rp 2,5 juta. Berarti kurang dari UMK,” katanya.
Apabila masih ada yang berpenghasilan di bawah UMK Surabaya (sekitar Rp 4,3 juta), Pemkot Surabaya akan memberikan intervensi. Di antaranya dengan memperkerjakan di lingkungan Pemkot Surabaya.
Memperkerjakan sebagai pegawai kontrak.
“Misalnya, dijadikan Satgas. Pendapatannya bisa di atas Rp 4 juta per bulan, artinya bermanfaat,” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Cak Eri menegaskan, Pemkot Surabaya konsisten memprioritaskan warga ber-KTP Surabaya berkerja di lingkungan pemkot.
“Sebab ini, uang APBD Surabaya. Kami akan gunakan kepentingan warga Surabaya,” katanya.
Pemkot Surabaya memastikan warganya harus berkerja dengan mendapatkan penghasilan yang laik.
“Karena itu kami mohon maaf betul, kami utamakan terlebih dahulu untuk warga Surabaya,” katanya.
“Kami tata, kami kembalikan ke masyarakat. Toh, pajak juga dari masyarakat, kalau tak ada masyarakat juga ada pendapatan bagi daerah,” imbuh Eri.
Sedangkan bagi keluarga yang belum memiliki anak atau anaknya masih sekolah, Cak Eri menyiapkan solusi lain. Yakni dengan melatih anggota keluarga lain, misalnya si ibu dengan keterampilan kerja.
Misalnya, dengan melatih membuat baju batik. Hasilnya, bisa dibeli oleh Pemkot Surabaya yang nantinya diwajibkan memakai baju batik seminggu sekali.
Pun apabila ingin berkarier di profesi lain, misalnya pertanian, pemkot siap memfasilitasi. Misalnya dengan menggunakan aset Pemkot Surabaya untuk bertani.
“Yang di bawah UMK, dikumpulkan bisa membuat kelompok (tani). Pemkot memberi benih hingga pupuk untuk dimanfaatkan,” katanya.
Dengan pemberdayaan di sektor pertanian, ekonomi warga Kota Pahlawan diharapkan terangkat. Selaras dengan hal ini, kesejahteraan masyarakat ikut meningkat.(an)