MEDIA ALLROUND https://youtu.be/B49ek0TomkU
Media Allroun- Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam bidang pembangunan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto, Selasa (29/3) pagi.
Dalam Musrenbang kali ini, Pemkab Mojokerto mencanangkan arah kebijakan pembangunan daerah yakni, dengan melakukan pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah dengan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel bersih dan transparan dengan dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan. “Prioritas yang utama kita melakukan pemulihan ekonomi, sebagai pemulihan dari berbagai dampak Covid-19 yang ini ditunjang dengan pemerataan dan penguatan Insfratruktur di segala bidang,” jelas Ikfina saat diwawancarai.
Dalam prioritas pembangunan tahun 2023 ini, Ikfina mengatakan, tidak hanya berupaya pada pengembalian ekonomi saja, tetapi ia juga berupaya bagaimana ekonomi tetap tumbuh. “Situasi saat ini semuanya dalam masalah, tidak hanya di negara kita melainkan global, maka di tahun anggaran 2023 ini kita benar-benar harus fokus dengan dibarengi pemetaan yang jelas, sehingga nanti intervensinya juga fokus,” ungkapnya.
Di antara pemetaan yang sudah ada saat ini, orang nomor satu dilingkup Pemkab ini menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas saat ini adalah produk UMKM, karena produk UMKM yang berada di Kabupaten Mojokerto memiliki pangsa pasar yang jelas. “Seperti arahan presiden, kita akan menggunakan produk dalam negeri, otomatis yang kita prioritaskan adalah produk dari UMKM di Kabupaten Mojokerto. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian sesuai peraturan yang berlaku, UMKM yang bisa mendukung harus segera mendapatkan berbagai legalitas sebagai pemenuhan terhadap pembelanjaan barang dan jasa,” terangnya.
Selain UMKM, Ikfina menilai sektor wisata juga menjadi prioritas pemulihan ekonomi, karena memiliki pangsa pasar yang sangat bagus. “Kita akan bekerjasama dan mengintensifkan kerjasama dengan berbagai pihak, karena wisata di Kabupaten Mojokerto adalah wisata yang tidak bisa dikelola sendiri, seperti halnya dengan BPCB, Perhutani, dan pihak-pihak lain untuk bagaimana kita menampilkan dan mengelola, termasuk juga melibatkan wisata-wisata desa yang berkembang saat ini dan akan berkembang dikemudian hari, ini akan menjadi pangsa pasar yang akan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Lanjut Ikfina, dari sektor wisata tersebut, kedepannya juga bisa menarik sektor lain yang juga memiliki pangsa pasar yang besar untuk pemulihan ekonomi. “Seperti pertanian dan perhutanan akan bisa tertarik jika kita sudah punya pangsa pasar yang kita kembangkan sendiri. Maka kita berharap lapangan pekerjaan juga akan terbuka lebar terkait dengan hal ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi mengatakan, Presentase Penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 mencapai 120,54 jiwa. Dari jumlah tersebut, Presebtase penduduk miskin bertambah sebesar 1,74 ribu jiwa bila dibanding dengan kondisi tahun 2020 yang sebesar 118,80 ribu jiwa. “Persentase Penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan dari 10,57% pada tahun 2020 menjadi 10,62% pada tahun 2021,” terangnya. (Sulis/Kominfo-Adv)
