HOME // Daerah // Ekonomi // Pemerintahan

Forum GTRA dan Pola Trijuang Jatim, Adakan Rakor Penguatan Sinetgitas

 Pada: Jumat, 1 Juli 2022
Bupati Mojokerto pada saat mengikuti Rakor Penguatan Sinergitas GTRA dan Pola Trijuang Jatim

Media Allround- Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Sinergitas Pemprov Jatim dan Pemerintah Daerah melalui Forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan pola Trijuang menuju Jawa Timur lengkap untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Rakor yang diinisiasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dengan mengundang Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Kajati Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jatim, Bupati/ Wali Kota se-Jatim, Dandim se-Jatim, Kapolres se-Jatim, Kajari se-Jatim, dan Ketua Pengadilan Agama se- Jatim ini berlangsung di Hotel Vasa Surabaya, Jumat (1/7) siang.

Dalam rakor yang dihadiri Menteri Hadi Tjahjanto secara langsung ini melibatkan pemerintah daerah serta seluruh stakeholder melalui Forum Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan pola Trijuang menuju Jawa Timur lengkap untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Jonahar menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda karena tahun 2021 lalu target PTSL 100 persen.
“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda, sehingga pada tahun 2021 Jawa Timur dapat mencapai target 100 persen. Hal ini diapresiasi oleh Menteri Agaria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam acara penyerahan penghargaan pada 31 Mei 2022 kemarin, beliau menyampaikan kinerja Jawa Timur memiliki kinerja terbaik diantara provinsi lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, rapat koordinasi kali ini ada hal yang unik. Yakni pertama kalinya rapat antara BPN dan Pengadilan Agama. “PTSL ini rasanya dinamik karena ada sangkutannya dengan warisan. Sehingga dapat memberikan rasa antisipatif, aman tentram bagi siapa pun,” tuturnya.

Khofifah menambahkan, PTSL di Jawa Timur sendiri ditargetkan kelar dan lengkap pada 2024 mendatang. Tak hanya itu, Gubernur Jatim mengatakan, adanya penyesuaian anggaran yang lumayan signifikan di 2022 ini. “Ada penyesuaian anggaran pada tahun 2022 yang semulanya 1,8 juta rupiah, namun anggaran yang tersedia mengalami perubahan agak tajam yaitu senilai 820 ribu rupiah,” jelasnya.

Baca Juga :  Hari Korpri ke-52, Khofifah Ingatkan ASN Jaga Netralitas Saat Pilpres

Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto menegaskan, saat ini pusat telah memberikan ruang lebar untuk masyarakat yang ingin melakukan pengurusan sertifikat tanah secara mandiri. Tak hanya itu, pihaknya juga mangatakan percepatan PTSL akan dilancarkan.
“Masyarakat dibukakan pintu selebar-lebarnya apabila ingin memperoleh haknya. Mempercepat pendaftaran tanah melalui PTSL. Oleh sebab itu untuk mendukung percepatan PTSL. Untuk bisa mempercepat startegi nasional PTSL perlu dibantu oleh Pemda, untuk dapat membantu dengan menggratiskan BPHTB agar masyarakat lebih berantusias untuk mendaftarkan tanahnya. Jawa timur menjadi daerah dengan BPHTB terbanyak. Sinergi Jawa Timur luar biasa dan mudah diajak koordinasi,” ungkapnya.

Dengan semakin banyaknya aset tanah yang sudah terdaftar, Hadi menyampaikan, akan semakin banyak investor karena para investor merasa telah memiliki kepastian hukum. “Investor akan semakin banyak karena memperoleh kepastian hukum. Dan ini yang kita kerjakan menjadi upaya kita untuk menyelesaikan PTSL. Dan perusahaan yang ada diminta untuk bisa membantu,” jelasnya.

Di sisi lain, Hadi juga menegaskan, pihaknya bakal terus memburu para mafia tanah. Untuk memburu mafia-mafia tanah ini, Kementerian ATR/BPN mengajak empat pilar untuk bersinergi. “Saat ini, kami terus memburu mafia-mafia tanah di negeri ini. Biasanya setiap daerah mafia tanah diberikan target. Saya juga sudah bekerjasama dengan kepolisian untuk memberi efek jera pada mafia tanah. Semua akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat sinergitas 4 pilar (Kementerian ATR/BPR, Unsur Pemerintah Daerah, Aparat Penegak hukum dan Badan Pengadilan),” tandasnya. (Tawi/Ar).


Sudah dibaca : 45 Kali
 


Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.