MEDIA ALLROUND 
Bandung. kompaspublik.com- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menggelar pertemuan bersama sejumlah anggota Komisi II DPR RI di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (19/12).
Menurut Ridwan Kamil, dalam kesempatan itu, ia meminta DPR untuk membantu dan merealisasikan rencana pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa barat yang sudah tertunda dari dulu.
“Komisi II yang datang ke Bandung secara prinsip menyetujui bahwa DOB ini harus dibuka moratorium dan dibuat kriteria yang ketat,” Ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate.
Masih Ridwan kamil, “jika mengacu pada jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 50 juta jiwa, idealnya Jabar punya 40 Daerah sesuai yang diwacanakan pada Era Orde Baru. Namun saat ini, Jabar hanya memiliki 27 Kota dan Kabupaten. Untuk itu, jangan dipukul rata serba gak boleh dan juga jangan dipukul rata serba boleh. Jadi istilahnya kebijakan asimetris, artinya harus memberikan ruang agar Negara bisa mengambil keputusan sesuai urgensinya,” Paparnya.
Sambung Ridwan kamil mencontohkan, bahwa Jawa Timur (Jatim) yang jumlah penduduknya sekitar 37 juta jiwa punya 38 Kota dan Kabupaten. Jadi dengan adanya kondisi itu, maka Jabar mengalami ketidak adilan, dan ini sudah terlalu lama, hingga mengalami ketidak adilan fiskal yang perbedaannya dengan Jatim hampir Rp 15 triliun.
“Intinya Komisi II menyetujui secara prinsip, bahwa Jabar dengan penduduk begitu besar mengalami kendala pelayanan publik, sehingga perlu untuk mengembangkan DOB,” Ungkapnya.
Jadi berdasarkan rasio, maka ia (Ridwan Kamil. Red) akan memprioritaskan pemekaran wilayah di Daerah Jawa barat Selatan. Seperti Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur. Bogor dan Indramayu juga masuk dalam skala prioritas.
Sementara dari hasil pertemuan itu, kata Komisi II DPR RI meminta masyarakat pengusulkan untuk datang dan berdiskusi dengan DPR RI. Karena, segala upaya sudah ia tempuh, seperti meminta atensi dari Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), hingga Menteri Keuangan (Sri Mulyani). Tapi sampai saat ini, Masyarakat pengusul dari Jabar, belum ada yang datang kesana, sementara dari Papua sering. Jadi kami mengimbau juga, agar Masyarakat pengusul dari Jabar datang ke Komisi II DPR RI untuk mendiskusikan secara detail, karena pada akhirnya siapa yang paling aktif, itu yang paling dahulu.
“Kami akan berkomitmen untuk memperjuangkan wacana pengembangan DOB di Jabar. Bahkan kami juga menyayangkan adanya elemen Masyarakat pengusul dari Jabar untuk duduk bersama dengan Komisi II membahas masalah tersebut,” Kata Anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa.
“Komisi II itu hampir setiap hari menerima mereka yang menyampaikan aspirasi terhadap DOB, tapi kebanyakan dari timur. Sedangkan dari Jabar sendiri, kan belum ada yang datang terkait dengan DOB,”Pungkasnya. (Encep)
