Author archives

Intruksi Kapolri : Seluruh Humas Kepolisian Menjalin Kerjasama Dengan Media Online

 Pada: Kamis, 5 Juli 2018

Media Online Kompas Publik– Media harus berperan aktif dalam mencegah konflik dan menciptakan tujuan negara sesuai UUD 1945, serta menjadi pendamping Pemerintah dalam hal membangun negeri tercinta ini. Oleh karena itu, jajaran humas kepolisian mulai dari Polda, Polres, hingga Polsek untuk menjalin kerjasama dengan seluruh media online yang ada di Indonesia. Hal ini di intruksikan …

PERMAHI DPC Surabaya, Soroti Problematika “Surat Ijo”

 Pada: Kamis, 5 Juli 2018

Media Online Kompas Publik- Problematika ‘surat ijo’ lambat laun makin disoroti warga Surabaya. Hal ini dikarenakan ‘surat ijo’ yang menjadi kewajiban warga dalam membayar retribusi IPT (Izin Pemakaian Tanah) harus ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh warga. Tebusan itu harus dibayar apabila warga ingin mengantongi hak kepemilikan atas tanah yang telah ditempati tersebut. Padahal …

Anak Kecil Terluka, Korban Ledakan “Bom”

 Pada: Kamis, 5 Juli 2018

Pasuruan, kompaspublik– Dugaan bom kembali meledak diwilayah Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Bangil. Ledakan “bom” terjadi pada Kamis siang (05/07/2018) menyebabkan satu orang anak kecil terluka. “Kemungkinan besar ledakan itu, diduga berasal dari bom yang menyebabkan satu korban anak kecil luka.” Ungkap Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera, Kamis (05/07). Saat …

Diduga Dana 2 Proyek Fiktif Ditilep, Kades Banjarsari Ditahan Kejari Mojokerto

 Pada: Kamis, 5 Juli 2018

Media Online Kompas Publik- Tambah satu lagi, Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Mojokerto resmi ditahan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto terkait kasus dugaan tilep dana proyek fiktif yang pendanaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada tahun 2015. Ia adalah Kades Banjarsari Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, bernama …

Lanjutan Gugatan PMH Terhadap DP, Memasuki Sidang Ke 5

 Pada: Kamis, 5 Juli 2018

Media Online Kompas Publik- Gugatan Gugatantan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh organisasi pers : Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu (04 Juli 2018) telah memasuki sidang ke-5 (lima). Agenda persidangan kali ini masih seputar membuktikan legal standing  atau status hukum masing-masing …

Disinyalir Membunuh Kemerdekaan Pers, DP Didemo Ribuan Wartawan

 Pada: Rabu, 4 Juli 2018

Media Online Kompas Publik- Kegiatan aksi demo yang dilakukan oleh ribuan wartawan didepan Gedung Dewan Pers (DP) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu pagi (04/07/2018) yang diakomodir oleh puluhan organisasi wartawan ini untuk menuntut keadilan dan penghentian kriminalisasi kepada umat manusia yang berprofesi sebagai kuli tinta alias wartawan, serta menuntut tewasnya …

Ribuan Solidaritas Wartawan Gelar Aksi Damai, Tuntut Penghapusan Kriminalisasi Pers

 Pada: Rabu, 4 Juli 2018

Media Online Kompas Publik- Ribuan Wartawan dari berbagai pelosok Tanah Air, Rabu (4/7/2018) akan menggelar aksi damai solidaritas jurnalist sebagai bentuk penolakan atas pemasungan kemerdekaan pers oleh lembaga Dewan Pers dan Kepolisian Republik Indonesia, dengan tema ‘Tolak Kriminalisasi Jurnalis Indonesia’.  “Salah satunya, aksi ini digelar atas tewasnya ‘Wartawan Sinar Pagi Baru’ atas nama Muhammad Yusuf …

Organisasi Wartawan Bersatu, Sikapi Disfungsi DP

 Pada: Selasa, 3 Juli 2018

Media Online Kompas Publik- Ditengarai ratusan wartawan yang saat ini tengah geram, membuat puluhan organisasi yang menangani profesi wartawan saat ini dikabarkan tengah merapatkan barisan, dan akan menyatakan sikap untuk bersatu menyampaikan sejumlah tuntutan yang akan dilayangkan kepada pihak Dewan Pers (DP) melalui rencana aksi yang akan dilakukan pada Rabu (4/7) esok hari. Salah satu …

Sangat Disayangkan, Barracuda : UU Pers dan MoU Dewan Pers-Polri, Belum Diketahui dan Dipahami Banyak Polisi

 Pada: Selasa, 3 Juli 2018

Media Online Kompas Publik- Maraknya kasus kriminalisasi terhadap Insan Pers Nasional akhir-akhir ini patut disayangkan oleh Hadi Purwanto, ST, Ketua Umum DPP Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik Barracuda Indonesia. Pasalnya, UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia yang membedakan penanganan perkara pers …

PKPU, “Larang” Mantan Napi Korupsi Maju Caleg

 Pada: Selasa, 3 Juli 2018

Surabaya, kompaspublik.com– Nampaknya keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru ada indikasi pelarangan mantan narabpidana kasus korupsi mendaftar bakal calon legislatif (Bacaleg) didalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, meskipun belakangan menuai pro dan kontra. Hal ini tertuang dalam pasal 7 ayat (1) huruf h rancangan Peraturan KPU (PKPU) pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. …